Arsya Valeri

Ekonomi Indonesia saat ini sedang dihadapkan pada situasi yang tidak menentu akibat dua hal, yakni yang pertama adalah kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan Pemerintah untuk menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis dengan mengefisiensi anggaran yang tidak urgent seperti perjalanan dinas, acara seremonial, dan sewa pengadaan ATK. 

Tidak hanya itu saja, akhir Maret 2025 dunia dihebohkan dengan kebijakan Presiden AS Donald Trump yang memberikan tarif impor yang cukup tinggi bagi beberapa negara termasuk Indonesia yang dibebankan sebesar 32% yang bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri AS.

Tentu kebijakan ini secara tak langsung berdampak bagi kegiatan perekonomian nasional. Adapun dampak yang bisa terjadi akibat diberlakukannya dua kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penurunan daya saing ekspor
   Pemberlakuan tarif impor 32% yang diberikan AS kepada Indonesia dapat menurunkan daya saing produk Indonesia pada pasar AS karena harga barang akan naik signifikan menjadi cukup mahal. Terutama untuk sektor seperti tekstil dan furnitur. Ha ini dapat berakibat pada melemahnya permintaan impor untuk produk dari Indonesia.
   
   
2. Upaya negosiasi dan diversifikasi perdagangan
   Untuk menghindari dampak negatif dari kebijakan tarif impor tersebut, Indonesia mengusulkan agar adanya peningkatan impor dari AS sebesar USD 19 miliar termasuk USD 10 digunakan untuk energi. Usulan ini bertujuan untuk memperkuat hubungan dagang antara AS dengan Indonesia serta menghindari ancaman tarif uang lebih tinggi lagi. Namun, peningkatan impor dari AS dapat memicu penurunan pesanan dari negara lain sehingga diperlukan strategi dalam kebijakan impor dari Pemerintah.
   
   
3. Penurunan kualitas layanan publik
   Akibat dari pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah, maka hal ini dapat berdampak pada menurunnya kualitas layanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Seperti di Kementerian Kesehatan dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang memberlakukan kebijakan Work From Anywhere (WFA) di mana pegawai dapat bekerja tidak 5 hari penuh di kantor tetapi dapat disesuaikan dengan kebijakan masing-masing yang bisa memberlakukan kebijakan bekerja hanya 2-3 hari saja dikantor atau hanya satu hari saja dikantor. Hal ini dapat mengurangi biaya operasional tetapi tidak mengurangi tingkat produktivitas pegawai.
   
   
4. Pelambatan pertumbuhan ekonomi
   Dampak yang paling dirasakan dari kebijakan ini adalah pelambatan pertumbuhan ekonomi secara nasional melalui melambatnya aktivitas belanja sehingga terjadi penurunan permintaan dan masyarakat memilih untuk menyimpan terlebih dahulu uangnya untuk kemudian dikeluarkan pada situasi mulai stabil.
   
   
5. Tidak stabilnya saham
   Merupakan dampak yang paling dirasakan dan sudah terjadi pada bulan Maret 2025 lalu, dimana Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan tajam hingga 7% dalam satu sesi perdagangan yang menjadi penurunan terbesar sejak 2011. Hal ini memicu penghentian perdagangan sementara waktu selama 30 menit dan terjadi arus keluar modal asing sebesar Rp2,48T serta penurunan nilai kepemilikan asing pada IHSG yang turun ke level terendah sejak 2011.