Arsya Valeri

Beberapa waktu terakhir, publik dihebohkan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang berniat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden RI kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan pada Selasa, 10 November 2026 pagi hari, imbas polemik ijazah SMA dan S1 yang dianggap tidak sah oleh Mahkamah Agung. Presiden Prabowo dalam pertemuan tersebut menyarankan kepada Wapres Gibran untuk membuktikannya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Gibran menyatakan akan menunjukkan seluruh ijazah dari SD hingga S1 pada PTUN sore hari setelah pertemuan tersebut.

Di kesempatan lain, Menko Kumhamimipas Prof. Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa pembuktian ijazah di PTUN dianggap tidak ada gunanya karena Putusan Mahkamah Agung (MA) sudah final sehingga tidak bisa diperdebatkan lagi. Selain itu, 120 Anggota DPR RI dari berbagai fraksi menyatakan Hak Meminta Pendapat kepada Gibran atas polemik yang heboh ini dan Kamis (12/11) besok akan diadakan Rapat Paripurna DPR RI untuk membahas apakah hak tersebut akan diperlakukan atau tidak.

Lantas, Bagaimana Kita Menyikapinya?

Hal yang paling sederhana dalam menyikapi kasus ini adalah tetap tenang dan wait & see  atas kondisi yang terjadi belakangan ini, karena pada masa ini pendapat masyarakat akan beragam. Banyak pihak yang membuat spekulasi-spekulasi liar yang belum sepenuhnya benar hingga memicu adanya penyebaran berita bohong atau hoax sehingga membuat masyarakat resah dan khawatir akan masa depan Indonesia.

Oleh karena itu, mari kita tetap bertenang, menunggu informasi lanjutan, sembari berharap semoga situasi ini bisa mereda sehingga sistem kehidupan masyarakat kembali normal, perekonomian tetap berjalan seperti biasa, dan tidak ada intervensi lain yang menyebabkan kehidupan masyarakat terganggu.